Orientasi Akademis Vs. Vokasional

Apresiasi atas Debat Cawapres (Selasa 30 Juni 2009)

Oleh Hayadin

Salah satu pertanyaan yang diajukan oleh moderator debat cawapres (Dr. dr. Fachmi Idris) adalah porsi pendidikan berorientasi akademis yang melahirkan lulusan dengan pengetahuan dan wawasan luas plus gelar dan ijazah, versus pendidikan berorientasi vokasional yang melahirkan lulusan trampil dan siap kerja. Pertanyaan dan jawaban atas isu tersebut patut mendapatkan apresiasi, karena hal tersebut menyangkut Desain Besar (Grand Design) dari Pendidikan suatu Bangsa.

Pelajar berprestasi

Jika kita mengamati model pendidikan yang diselenggarakan di negara-negara maju maka secara filosofis dan axiologis, orientasi yang dikembangkan adalah untuk menciptakan lulusan (out-put dan out-come) yang tidak tergantung (menggantungkan hidupnya) kepada pihak lain, baik kepada orang tua, masyarakat atau negara. Pendidikan didesain untuk menciptakan manusia yang mandiri, baik secara mental, emosi, intelektual, dan ekonomi. Dengan kata lain, secara pragmatis pendidikan didesain untuk tidak menciptakan pengangguran. Setiap pelajar lulusan dari suatu institusi pendidikan diarahkan agar memiliki kompetensi pengetahuan, wawasan untuk meniti jalur hidup tertentu baik yang bersifat profesional ataupun entrepreneur.

Negara Jerman, misalnya menjadi contoh dari model pendidikan yang cenderung lebih vokasional. Pendidikan mereka tidak menghasilkan banyak gelar, tetapi menekankan pada penguasaan keterampilan berbasiskan disiplin ilmu tertentu. Pelajarnya-pun tidak termotivasi belajar untuk mengejar gelar tetapi untuk menguasai kompetensi dengan pembuktian (pengujian) yang bersifat empiris.

Mungkin sedikit berbeda dengan model pendidikan di Negara Amerika yang cenderung menekankan penguasaan ilmu murni, filosofis dan eksploratif. Lembaga Pendidikannya banyak menghasilkan teori (spekulatif-teoretik) yang radikal dan menantang untuk suatu perubahan cara pandang. Model ini didukung oleh dunia usia, lembaga bisnis dan lembaga riset yang senantiasa siap untuk mengadopsi dan mengembangkan teori yang ada (ditemukan) di dunia perguruan tinggi.

Di Indonesia? Sampai hari ini kita masih mencari bentuk.

Lalu kemana grand design pendidikan dan masa depan pelajar Indonesia akan diarahkan oleh Pemimpin Bangsa ini? Ada tiga isu yang sempat mengemuka dalam debat tadi malam, yakni: penguasaan ilmu-ilmu dasar, pengembangan manajemen modern, dan pengembangan keterampilan kerja atau vokasional.

Pengembangan Ilmu Dasar, Matematik dan Skolastik

Setiap orang harus memiliki ilmu dasar seperti kecakapan berhitung, membaca, dan menulis. Karena ini adalah alat dasar yang utama bagi setiap orang untuk belajar lebih lanjut. Oleh karena itu, setiap lembaga pendidikan dasar memiliki kewajiban untuk menuntaskan pengetahuan dan keterampilan tersebut kepada setiap pelajar Indonesia. Dengan kemampuan skolastik dan ilmu dasar lainnya termasuk matematika setiap orang (pelajar) memiliki landasan untuk melanjutkan level pendidikan dan materi pelajaran ke jenjang dan tahap yang lebih tinggi.

Pengembangan ilmu Manajemen Modern

Pada sisi lain, lembaga pendidikan kita harus juga menghasilkan output yang memiliki pengetahuan, wawasan dan keterampilan manajemen modern. Ini merupakan pengetahuan dan keterampilann yang memungkinkan berbagai potensi ilmu pengetahuan, kreativitas, dan inovasi terwadahi dan menghasilkan sesuatu produk yang bernilai ekonomi. Dengan kemampuan manajemen modern berbagai konsep ilmu pengetahuan dapat dikelolah dalam konteks ‘knowledge management, pendekatan sistem, dan bisnis. Melalui manajemen modern dimungkinkan bakat kreativitas seni, dan science, teknologi dikelolah hingga menghasilkan sesuatu yang bernilai ekonomi.

Pengembangan Keterampilan kerja

Untuk mengatasi pengangguran terpelajar dan tingkat kemiskinan yang masih besar jumlahnya di tanah air, maka pengembangan pendidikan berorientasi keterampilan kerja sangat relevan. Hal ini untuk sebagian orang akan terlihat pragmatis, tetapi secara rasional adalah solusi yang masuk akal. Banyak pelajar yang tamat universitas dengan  berbagai macam gelar tidak memiliki kecakapan kerja yang relevan dengan dunia industri. Di sisi lain mereka juga tidak memiliki basis pengetahuan, keterampilan dan pengalaman enterpreneur untuk berwira usaha. Mereka inilah yang harus dipikirkan untuk diselamatkan oleh negara.

Pelajar Tumpuan Masa Depan Bangsa

Sudah saatnya, pemerintah berani membuat grand desain pendidikan yang terarah, sistemik, dan sistematis. Modal jumlah penduduk yang besar (tentu jumlah pelajarnya juga besar) merupakan kekuatan potensial bagi Negara Indonesia untuk menyongsong masa depan yang cerah dan ikut bermain di tengah percaturan global. Tentu tengan syarat bahwa penduduk (pelajar) tersebut mendapat menu pendidikan yang relevan, tepat, dan bermanfaat.

BACA JUGA:

* Pembangunan Berorientasi pada kepentingan Pelajar

* Relasi Pendidikan, pengangguran dan Kemiskinan

Incoming search terms:

• Orientasi Akademis Vs Vokasional

Pelajar Vs. Industri Rokok

Apresiasi atas Debat Cawapres (Selasa 30 Juni 2009)

Oleh Hayadin

Lindungi Pelajar dari asap Rokok

Menarik sekali karena ketiga kontestan Cawapres mengemukakan pentingnya melindungi pelajar Indonesia dari racun tembakau (rokok). Bahkan moderator (Dr. dr. Fachmi Idris) memberikan stressing kalau tembakau adalah pintu menuju narkoba yang mematikan. Di sisi lain para capres juga menyadari kalau keberadaan tembakau (sebagai salah satu unsur penting dari industri rokok) erat kaitannya dengan kelangsungan hidup jutaan petani tembakau di tanah air, sehingga kebijakan menghapus industri tembakau akan mengakibatkan hilangnya pendapatan dan sumber penghidupan jutaan rakyat Indonesia. Lalu bagaimana jalan keluar yang bijaksana agar masa depan pelajar Indonesia tidak direnggut oleh narkoba dan rokok, serta juga tetap menyelamatkan kelangsungan industri tembakau di tanah air.

Kepentingan Pelajar Indonesia

Salah satu prasyarat utama berlangsungnya proses belajar yang efektif adalah kesehatan. Belajar hanya dapat berlangsung efektif jika mereka dalam kondisi yang fit, dan segar untuk menerima dan mengolah informasi yang diperoleh dari guru, media dan sumber belajar lainnya. Kehadiran tembakau atau rokok dalam proses belajar membawa pengaruh negative baik secara langsung ataupun tidak langsung. Pengaruh langsung rokok adalah memecah konsentrasi belajar. Mereka (pelajar) yang sedang merokok tentu berhenti dari aktivitas belajar. Mereka mengalihkan aktivitas untuk menikmati tembakau.

Beberapa orang berdalih agar bisa konsentrasi harus merokok terlebih dahulu. Ini adalah kasus (apologi) dimana orang tersebut sudah memiliki penyakit ketergantungan terhadap rokok. Setelah menghisap rokok, mungkin ia dapat kembali belajar, tetapi ritme dan pola belajarnya, tentu sudah terganggu. Dalam konteks kelompok, perilaku perokok sangat mengganggu teman lain yang tidak merokok. Baik karena aroma tembakau yang khas ataupun asapnya yang beracun, tidak disukai oleh orang yang tidak merokok.

Secara ekonomi, pelajar yang merokok tentu sangat buruk, terutama untuk mereka yang orang tuanya yang kurang mampu (standard ekonomi menengah ke bawah). Ia harus mengambil jatah biaya hidupnya untuk membeli rokok, bahkan tidak jarang mengambil jatah pembayaran sekolah seperti iuran, atau harga buku. Banyak sekali kita menyaksikan pelajar yang tidak memiliki buku catatan yang rapi atau buku paket atau alat belajar lainnya bahkan tidak punya pakaian seragam lengkap, tetapi punya frekwensi merokok yang tinggi. Artinya, mereka lebih memilih menggunakan anggaran yang dimiliki (berasal dari orang tua) untuk membeli rokok ketimbang membeli perlengkapan belajar.

Kepentingan Industri Tembakau

Dari sisi industri, tembakau adalah devisa, aset, mata pencaharian, dan sumber pendapatan, serta keuntungan atau profit. Untuk alasan itulah, perusahaan tembakau tetap eksis dan berkembang hingga saat ini dengan berbagai macam merk dagang. Untuk alasan itu pula dibuat iklan rokok yang sangat menarik dan menantang rasa penasaran orang untuk mencoba dan menikmatinya. Hingga pada akhirnya orang akan ketagihan (kecanduan) dan menjadi konsumen setia industri rokok.

Melalui iklannya, industri rokok berusaha membujuk calon konsumennya tanpa pandang bulu untuk menjadi perokok dengan asosiasi citra kejantanan, kesempurnaan, hero, mocho, maskulin, dan lain-lain. Seseorang dibuat naif untuk menerima asosiasi citra tersebut, dan menerima nalar bahwa tanpa merokok seseorang tidak layak menyandang citra tersebut. Tentu salah satu kelompok yang menjadi sasaran iklan tersebut (disengaja ataupun tidak disengaja) adalah pelajar. Terbukti banyak pelajar yang menjadi konsumen tembakau.

Menyelamatkan Masa Depan Pelajar

Banyak orang sepakat kalau pelajar sebaiknya jangan merokok, baik karena alasan ekonomi ataupun oleh alasan kesehatan dan medis yang akan mempengaruhi prestasi belajarnya dan masa depannya. Tetapi kenyataannya, tidak demikian. Kita menemukan pelajar merokok dimana-mana bahkan di lingkungan sekolah. Kenyataan tersebut merupakan hal yang harus dipikirkan secara serius karena akan membawa dampak jangka panjang terhadap masa depan bangsa.

Sejauh ini, belum ada instrumen kebudayaan dan kebijakan yang cukup untuk menjaga dan memelihara pelajar dari bahaya rokok. Dalam perspektif  budaya, kita melihat para orang tua bahkan tokoh masyarakat dan tokoh agama memberikan contoh yang kurang baik kepada pelajar tentang kebiasaan merokok. Demikian pula dalam perspektif kebijakan, negara kita belum memiliki aturan yang dapat menyelamatkan pelajar dari bahaya rokok. Beberapa daerah yang sudah menginisiasi PERDA larangan merokok di tempat umum, belum berlaku secara efektif. Di sekolah sebagai pusat kegiatan belajar formal anak sekolah, masih terdapat Pejabat  Sekolah yang mengkonsumsi tembakau (rokok) bahkan ada guru yang merokok di sekolah, atau merokok sambil mengajar. Tempat-tempat publik, gedung pemerintah, bahkan tempat ibadah masih dipenuhi asap rokok pada saat-saat tertentu.

Pelajar cerdas, bebas rokok dan narkoba

Untuk menyelamatkan masa depan pelajar dari racun tembakau dan narkoba, tidak perlu menutup industri tembakau, juga tidak harus mematikan perkebunan tembakau milik rakyat. Industri rokok dapat memproduksi rokok untuk ekspor ke negara lain, atau untuk konsumsi domestik secara terbatas kepada kelompok tertentu. Para perokok dididik untuk menghargai pelajar dan menghargai orang yang tidak  merokok. Secara etis nalar bangsa kita membenarkan bahwa memberikan asap atau bau khas mulut atau racun kepada orang lain adalah perbuatan tidak terpuji (bahkan berdosa).

Kita sangat bangga karena para Cawapres mengapresiasi isu ini dalam debatnya. Giliran mereka yang terpilih untuk mengimplementasikan agenda tersebut, yakni menyelamatkan masa depan pelajar Indonesia dari bahaya rokok dan narkoba.

Kewirausahaan Pelajar Indonesia

(Respon untuk debat Capres Cawapres 2009 – 2014)

Oleh Hayadin

Salah satu isu yang dikemukakan oleh para capres dan cawapres terkait dengan visi, misi, kebijakan dan program kerja yang akan dikerjakan pada lima tahun ke depan jika terpilih menjadi Presiden dan Wakil presiden RI adalah mengurangi tingkat kemiskinan dan   pengangguran, serta meningkatkan mutu pendidikan dan kualitas SDM bangsa Indonesia. Mereka memiliki konsep dan pandangan yang hampir sama bahwa kemiskinan, pengangguran, dan pendidikan memiliki keterkaitan yang erat.  Kemiskinan umumnya disebabkan oleh karena seseorang tidak memiliki pekerjaan atau mata pencaharian yang dapat menopang kehidupannya atau biasa disebut dengan pengangguran, dan pengangguran tersebut terjadi karena mereka memiliki pengetahuan dan keterampilan kerja serta pendidikan yang rendah.

Capres - Cawapres RI 2009 - 2014

Oleh karena itu secara sederhana dapat dinyatakan bahwa kemiskinan adalah akibat dari pengangguran, dan pengangguran merupakan akibat dari pendidikan yang gagal (baik dalam tataran mikro maupun dalam tataran makro – sistem). Sehingga secara logis sangat masuk akal jika upaya mengurangi kemiskinan harus juga melibatkan dunia pendidikan. Dunia pendidikan harus bertanggung jawab secara proaktif untuk menghasilkan output dan outcome yang mandiri dan tidak menganggur.

Menciptakan Pelajar Enterpreneur

Salah satu isu (konsep) yang menarik adalah perlunya menanamkan semangat kewirausahaan kepada pelajar Indonesia. Para capres menyatakan perlunya penekanan pada pendidikan keterampilan dan sekolah kejuruan yang dapat memberikan bekal keterampilan kerja untuk menopang kehidupan para pelajar di masa depan. Dengan menjadi enterpreneurs maka para pelajar akan belajar untuk mandiri, dan tidak bergantung pada pasar kerja.

pelajar enterpreneur yang dibutuhkan negeri ini

Dengan semangat enterprenership para pelajar diarahkan untuk menjadi kreatif, inovatif, berani bekerja keras dan menciptakan tantangan untuk masa depan yang lebih baik. Pelajar akan  menjadi anak yang berjuang untuk memutus garis kemiskinan dan kebodohan yang diwariskan oleh orang tuanya sehingga ia tidak akan melanjutkan status orang tuanya yang tidak mampu. Sebaliknya mereka akan mengangkat harkat dan martabat orang tua dan keluarganya dan secara makro adalah mengangkat harkat dan martabat bangsa.

Menjadi enterpreneur berarti berusaha untuk menciptakan usaha sendiri yang dapat menopang hidupnya dan kehidupan sosial di sekitarnya. Dan dalam bentuk yang luas, semangat enterpreneurship (kewirausahaan) berarti berusaha untuk menciptakan lapangan kerja kepada publik.

Intervensi Pemerintah

Berbagai ragam inisiatif terkait dengan ke-wira usaha-an pelajar (student enterpreneurship) sudah diperkenalkan baik oleh pemerintah ataupun oleh dunia usaha dan industri di tanah air. Tetapi sejauh ini semangat enterpreneurship yang diintrodusir ke dunia pendidikan tersebut belum bersifat sistematis dan sistemik. Pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha dan industri serta sekolah atau kampus belum memiliki arah dan orientasi yang sama dan jelas tentang kewirausahaan pelajar (student enterpreneurship). Di tingkat sekolah atau kampus misalnya masih ada dikotomi mengenai prestasi akademik dan proses belajar mengajar yang diperoleh melalui pembelajaran di kelas (class room learning based) dengan prestasi atau pencapaian belajar di luar sekolah atau di luar kampus (field learning based). Demikian pula halnya budaya (cara pandang) masyarakat yang memandang menjadi karyawan terutama karyawan pemerintah adalah lebih baik juga merupakan tantangan dan permasalahan yang harus diatasi.

Keterbatasan modal untuk memulai (merealisasi) rencana usaha juga merupakan salah satu alasan klasik yang dihadapi oleh pelajar-pelajar Indonesia. Banyak sekali gagasan usaha yang terpikir oleh para pelajar, tetapi selalu berhenti ketika membahas pendanaannya. Banyak sekali proposal usaha dan program kegiatan yang tersimpan dipojok  kamar atau terbuang di tong sampah. Semua itu terjadi karena kesulitan memperoleh dana kegiatan. Oleh karena itu gagasan program untuk memberikan bantuan modal usaha kepada pelajar merupakan solusi yang tepat. Pemerintah yang akan datang harus memikirkan bentuk intervensi yang tepat dan komprehensif dalam rangka membangun kewirausahaan pelajar.

BACA juga:

* Pendidikan, Pengangguran, dan Kemiskinan

* Pembangunan untuk Pelajr Indonesia

* Student Traveling

* UN dan Kepentingan Pemerintah

** Gambar diadopt dari Google Image.com

Pendidikan, Pengangguran, dan Kemiskinan

(Apresiasi atas Materi Debat Capres hari kamis, 25 Juni 2009)

Oleh Hayadin

Secara eksplisit materi debat capres adalah kemiskinan dan pengangguran dan dalam proses elaborasi dan diskusi, isu tersebut menyinggung atau dikaitkan dengan factor pendidikan. Baik oleh KPU, Moderator dan para Calon President sangat memahami bahwa berbicara tentang kemiskinan itu terkait dengan pengangguran, dan berbicara tentang pengangguran itu sangat terkait dengan ketersediaan lapangan kerja. Dan dalam sudut pandang lain, pengangguran dan kemiskinan adalah  juga merupakan dampak dari kultur, karakter dan kualitas sumber daya manusia yang menjadi focus dari fungsi pendidikan. Artinya factor pendidikan merupakan salah satu factor utama yang harus dibenahi di samping factor penyediaan lapangan pekerjaan, jika kita ingin mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan.

KPU sebagai penyelenggara debat Capres RI 2009 - 2014

Dalam perspektif penyediaan lapangan kerja (oleh dunia industri), pengangguran dipandang sebagai sesuatu yang terjadi karena seseorang tidak mendapatkan pekerjaan yang disebabkan oleh lapangan kerja yang kurang. Seseorang akan menganggur karena ia tidak melamar kerja atau karena lamarannya ditolak atau karena ia di PHK. Dunia industri selalu dipandang sebagai aktor yang bertanggung jawab atas meningkatnya jumlah orang yang tidak memiliki pekerjaan. Pemerintahpun disalahkan karena tidak mampu menciptakan iklim atau mengkondisikan atau memprakondisikan tumbuhnya dunia industri yang baik yang dapat menyerap banyak tenaga kerja.

Oleh karena itu pemerintah didesak dan / atau merasa dirinya perlu mendorong agar dunia industri tumbuh dan berkembang secara baik yang secara kuantitas dapat menyerap seluruh tenaga kerja yang ada di pasar kerja. Untuk itu kita mengenal ada paket program dan insentif yang diberikan oleh pemerintah kepada dunia dan pelaku industri, bahkan bukan hanya pelaku industri dalam negeri tetapi pemerintah diminta dan merasa dirinya perlu untuk memberikan kemudahan kepada dunia industri luar negeri agar berinvestasi di Indonesia.

Sementara dalam  perspektif pendidikan, pengangguran dipandang sebagai ketidak mampuan atau sebagai kekurangan kemampuan (lack of competency) dan keterampilan (skill) untuk bekerja dan mencari nafkah menopang kehidupannya. Jadi seseorang menganggur lebih dipandang sebagai ketidakmampuan bekerja, dan tidak perlu menyalahkan faktor lain di luar dirinya (misalnya tidak ada peluang kerja) pada dunia industri. Seseorang yang tidak memiliki kompetensi dan keterampilan untuk hidup tentu merupakan urusan pendidikan.

Dengan demikian secara makro, jumlah pengangguran yang ada di suatu negara merupakan hasil atau pengaruh dari fungsi sistem pendidikan nasional yang dijalankan oleh bangsa tersebut. Seperti juga disebutkan oleh Moderator Debat Capres tadi malam (Dr. Aviliani) bahwa saat ini jumlah pengangguran terdidik di negara kita sebesar 53% dari total (kurang lebih) 9 juta pengangguran. Jumlah prosentase tersebut sangat besar karena lebih dari setengah atau mayoritas pengangguran kita adalah mereka yang menamatkan pendidikan SMP, SMA, SMK, MA, M.Ts, Universitas, Sekolah Tinggi atau Institut, danlain-lain.

Kehadiran pengangguran terpelajar (dengan prosentase yang besar) sepenuhnya harus menjadi tanggung jawab sektor pendidikan. Dunia usaha dan industri tidak patut disalahkan atas fakta adanya pengangguran terpelajar.

Dalam paparannya, para capres mengemukakan perlunya intervensi pemerintah pada dunia pendidikan, disamping intervensi pada dunia usaha dan industri. Dunia pendidikan harus mampu memberikan ketrampilan serta semangat enterpreneurship kepada pelajar Indonesia. Penciptaan sekolah kejuruan dipandang perlu agar dapat memberikan ketrampilan dan kemampuan kerja untuk hidup secara lebih layak kepada penduduk Indonesia. Demikian pula halnya kurikulum yang terintegrasi dengan sistem perencanaan tenaga kerja nasional menjadi mutlak untuk dikerjakan. Kurikulum pendidikan harus berbobot dan operasional mengantarkan pelajar Indonesia mampu bersaing di tingkat global, bukan hanya ketika mereka masih di bangsu sekolah, tetapi juga setelah mereka keluar dari bangku sekolah, yakni menjadi enterpreneur dan pelaku pembangunan yang produktif, kompetitif, peduli dan bertanggung jawab.

Semoga isu tersebut tidak hanya sekedar diwacanakan tetapi menjadi komitmen yang akan dirumuskan dalam bentuk rencana aksi program dan kebijakan setelah mereka terpilih menjadi pemimpin bangsa pada tahun 2009 hingga tahun 2014.

BACA juga:

Mobilitas Pelajar (Student traveling)

Pembangunan untuk Pelajar Indonesia

Incoming search terms:

• materi pengangguran
• artikel pengangguran dan kemiskinan
• materi tentang pengangguran
• makalah pengangguran dan kemiskinan di indonesia
• artikel kemiskinan dan pengangguran
• artikel tentang pengangguran dan kemiskinan
• pendidikan dan pengangguran
• pengangguran dan kemiskinan
• makalah tentang pengangguran dan kemiskinan
• artikel tentang kemiskinan dan pengangguran

Student Traveling (Respon atas depat Cawapres hari Selasa 23 Juni 2009)

Oleh Hayadin

Salah satu hal yang menarik perhatian saya dalam debat Cawapres tadi malam (Selasa, 23 Juni 09, jam 20.00 WIB) adalah pertanyaan Moderator tentang “Apa sesunggunya yang menjadi ikatan ke-Indonesia-an dari beragam suku bangsa, etnis, budaya, dan dengan rentang geografis yang luas, serta ditambah oleh kebijakan desentralisasi pendidikan dan pemerintahan, yang mengakibatkan sulitnya mobilitas warga”. Secara gamblang, Moderator (Prof. Dr. H. Komaruddin Hidayat) menyebutkan fakta-fakta yang menunjukkan bahwa praktek Desentralisasi telah melahirkan rasa ke-daerah-an yang berlebihan.

Kontestan Cawapres RI 2009 - 2014

Secara ideologis formil, para kontestan (Cawapres RI 2009 – 2014) memberikan jawaban bahwa Ideologi Pancasila, semboyan bangsa Bhinneka Tunggal Ika, factor kesejahteraan ekonomi, dan keadilan adalah jaminan bagi kelanggengan ikatan ke-Indonesia-an. Tentu jawaban tersebut sangat benar dan disetujui oleh semua orang meskipun jawaban tersebut bersifat sangat konseptual.

Mobilitas Warga (Student Traveling)

Salah satu Cawapres mengutarakan perlunya mobilitas warga dalam bentuk Tour of Duty, dan praktek pernikahan silang antar daerah, akan menjadi salah satu factor perekat budaya dan kebangsaan Indonesia. Jawaban ini  juga ditimpali dan diulas lebih lanjut oleh Cawapres lainnya.  Menarik sekali, dan bagi saya intinya adalah adanya apresiasi dan dimungkinkannya mobilitas warga dari tempat asalnya.

Dalam perspektif masa depan, dengan menempatkan pelajar sebagai penduduk (populasi) strategis bangsa yang akan melanjutkan dan bertanggung jawab terhadap masa depan bangsa, maka konsep mobilitas warga tersebut sangat masuk akal dan perlu dipikirkan implementasinya untuk lebih maksimal dan efektif mencerahkan pelajar Indonesia. Bentuk mobilitas warga (pelajar) dalam bentuk yang populer yang telah terjadi selama ini adalah  bersekolah atau kuliah di tempat atau daerah lain di wilayah NKRI. Kita menemukan banyak pelajar Papua yang tinggal belajar dan kuliah di Jakarta, Surabaya, atau Makassar, Jogjakarta, dan lain-lain. Demikian pula kita menemukan banyak pelajar dari Jawa yang belajar atau Kuliah di Makassar, Kendari, Medan, Manado, Samarinda, dan lain-lain.

Student traveling ke seantero Nusantara

Bentuk mobilitas pelajar tersebut secara nyata menunjukkan manfaat yang luas baik dari segi ekonomi, sosial, budaya, maupun dalam perspektif memelihara ikatan ke-Indonesia-an. Karena disamping bersekolah atau kuliah, mereka (para pelajar) juga ikut terlibat mengenal dan memperkenalkan kultur dan kekhasan daerah mereka masing-masing, seperti: logat khas daerah, makanan kesukaan, adat istiadat, tata cara pergaulan, dan lain sebagainya.

Ada juga bentuk mobilitas pelajar yang lain, yakni Study Tour (atau dengan nama lain yang serupa). Study Tour biasanya dilakukan oleh suatu institusi pendidikan atau sekelompok pelajar dengan melakukan kunjungan ke daerah lain atau ke institusi pendidikan di daerah lain. Ini juga tentu dapat membawa manfaat yang besar dalam rangka menumbuhkan dan memelihara wawasan ke-Indonesia-an, dan ke-ilmu-an para pelajar.

Mengelolah Student Traveling

Meskipun sudah berlangsung lama, praktek kegiatan student traveling tersebut belum menyentuh seluruh atau mayoritas pelajar Indonesia, tetapi hanya terjadi kepada pelajar dari kelas ekonomi menengah ke atas. Bagi pelajar dari kelompok menengah ke bawah, hampir tidak pernah melakukan traveling. Jika setelah tamat SD, atau SMP, harus meninggalkan daerah dan orang tua dengan jarak dan biaya tertentu, maka mereka memilih untuk tinggal di kampung dan menjadi pengangguran. Beberapa pelajar juga banyak yang tidak mengikuti kegiatan study tour, karena tidak mampu membayar biayanya. Disamping itu, kita juga masih menemukan berbagai masalah terkait kegiatan Student Traveling tersebut. Selalu ada kasus, dimana beberapa pelajar ditangkap atau kena razia oleh Satpam karena tidak memiliki tiket. Untuk student traveling antar daerah, kita menemukan masalah penumpang nekat tanpa tiket, dan sanksinya mereka harus di deportasi di pelabuhan terdekat.

Jika mobilitas warga atau student traveling dipandang sebagai suatu pendekatan yang baik dalam rangka menumbuhkan dan memelihara jati diri dan ikatan ke_Indonesia-an, maka pemimpin bangsa (Capres-Cawapres) yang akan datang mesti memiliki konsepsi dan komitmen untuk memberikan kesempatan kepada pelajar mengenal tanah air  secara langsung dan real. Belum cukup bagi para pelajar untuk mengenal Indonesia hanya lewat selembar kertas (peta), atau buku yang bercerita secara verbal, atau melalui sinetron dan tayangan media sekalipun. Mereka perlu bersentuhan secara langsung dan melakukan dialog dan eksplorasi terhadap aneka kekayaan alam dan budaya bangsa.

Kalau pelajar dari kampung di pedalaman Aceh atau Papua memiliki kesempatan mengisi masa liburnya dengan mengunjungi kota-kota besar lainnya di Indonesia seperti Jakarta, Surabaya, Makassar, Medan, atau ke tempat-tempat dengan keindahan dan kekayaan alam yang real; demikian pula pelajar di kota-kota besar tersebut melakukan traveling di daerah lain seperti Papua atau Aceh atau bahkan daerah perbatasan, akan sangat banyak manfaat (side effect) yang diperoleh pelajar tersebut. Mereka dapat mengenal secara langsung, mengapresiasi dan merasa bangga tentang bangsanya yang besar, luas dan kaya. Mereka juga secara tidak sadar di dalam hatinya, merasa sebagai bagian dari kebesaran dan kekayaan bangsa tersebut. Dan lebih dari itu, Indonesia akan menjadi bagian dari cita-cita masa depan mereka. Di sana banyak alam, hutan, lautan, dan satwa yang menantang kecerdasan dan kreativitas mereka untuk didayagunakan atau untuk  menjadi sumber penghidupan dan pengabdian profesi mereka (sebagai orang terpelajar). Indonesia akan menjadi bagian dari kreasi dan inovasi mereka, karena dari sanalah mereka menemukan inspirasi, keteladan dan kearifan.