UJIAN Nasional juga membuat pemerintah daerah was-was. Soalnya cukup terang, jika peringkat kelulusan siswa di satu daerah jeblok, maka pemerintah setempat akan menjadi sorotan. Ini bukan hanya ujian bagi siswa, tapi juga gengsi daerah.
Yogyakarta, misalnya. Hasil Ujian Nasional tahun ini adalah tamparan bagi ‘kota pelajar’ itu. Sebanyak 9.237 peserta ujian nasional di Yogyakarta tak lulus. Dari sekian ratus sekolahan tingkat atas, hanya empat sekolah siswanya lulus 100 persen. Hasil terburuk sepajang sejarah ujian nasional.
Gubernur Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono X pun dibuat pusing. Raja Yogyakarta itu sampai menggelar rapat khusus, dan meminta Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Yogyakarta sesegera mungkin melakukan evaluasi. “Yang jelas saya kecewa dengan hasil UN yang tidak menggembirakan. Tapi ya mau bagaimana lagi,” kata Sultan.
Meski anjlok, Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi DIY, Suwarsih Madya punya pembelaan. “Ujian Nasional di Yogyakarta paling jujur. Ini bukan kita yang menilai, tapi dari Badan Standarisasi Nasional Pendidikan (BSPN). Tidak ada rekayasa sama sekali,” kata dia.
Sementara, Baskoro Aji, Ketua Pelaksana UN Yogyakarta, menuturkan hasil evaluasi penyebab utama gagalnya siswa dalam ujian pekan lalu itu. Rupanya banyak siswa hanya belajar penuh untuk segelintir mata pelajaran. Akibatnya, pelajaran lain kurang mendapat perhatian.
Faktor lain, ujian nasional kali ini memberikan kesempatan ujian ulangan. Akibatnya siswa tidak serius dalam belajar. Toh, bisa mengulang, tak seperti tahun sebelumnya. Juga masih ada pro kontra hasil UN yang tak lagi menentukan kelulusan siswa, sesuai keputusan Mahkamah Agung.
Tak hanya Sultan yang kecewa. Wakil Gubernur DKI Jakarta, Prijanto malu dengan tingkat kelulusan siswa peserta UN di Jakarta. “Jika UN pertandingan, saya merasa malu,” kata Prijanto. Dia menyesalkan kelulusan di Jakarta lebih rendah ketimbang provinsi lain, seperti Jawa Barat dan Jawa Timur.
Kelulusan SMA di Jakarta tahun ini, menurut data Dinas Pendidikan DKI, hanya 90,672 persen. Sedangkan tingkat SMK mencapai 92,18 persen. Tahun lalu, kelulusan SMA di DKI mencapai 95,5 persen untuk SMA, dan 97,65 persen SMK. Mengingat masih ada peluang mengulang, Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Taufik Yudi Mulyanto mengatakan angka kelulusan ini belum final.
Taufik mengaku pihaknya sudah melakukan persiapan maksimal menghadapi Ujian Nasional. Tapi mengapa banyak yang tak lulus? Menurut Taufik bisa saja pada saat ujian, siswa dalam kondisi tidak fit, baik fisik maupun mental, di satu mata pelajaran. “Walaupun pada mata pelajaran lain nilainya bagus, akhirnya dia harus mengulang di hanya mata pelajaran itu saja,” jawab dia.
TAMPAK seperti “hari hidup atau mati”, ujian nasional telah membuat para siswa dicekam kecemasan, kalap dan takut. Pelbagai upaya dilakukan agar bisa lulus. Selain belajar keras, ada pula rupa-rupa ritual. Sekolah juga terus memompa motivasi pada murid. Bahkan ada acara doa bersama dengan pemuka agama, dan sarat adegan isak tangis.
Di Surakarta dan Medan, misalnya, murid-murid didorong meminta maaf pada orang tua. Para siswa sungkem — bersimpuh pada orang tua memohon restu. Tangis pun pecah dari ayah dan ibu, seakan mengantar anak ke medan perang.
Kegiatan spiritual juga dilakukan, seperti istighosah, dan berdoa di makam tokoh ternama. Ada yang berziarah ke Makam Sunan Kudus. Bahkan, makam mantan presiden, Abdurrahman Wahid alias Gus Dur ramai dikunjungi pelajar jelang ujian nasional.
Ada juga yang percaya hal-hal klenik. Di Probolinggo, Jawa Timur, pelajar membawa pensilnya ke pengasuh pesantren. Bukan untuk diraut agar lebih tajam. Tapi diberi “isi” dengan doa agar lulus, dan mulus mengerjakan soal ujian. ‘Air sakti’ dengan rapalan doa dari dukun juga laris manis.
Di tengah kekalapan siswa, ada pula dukun yang cari kesempatan. Lara, sebut saja namanya begitu. Siswi salah satu SMK di Doko, Ngasem, Kediri itu gamang menghadapi ujian. Lalu dia pergi mencari “kekuatan” ke dukun. Sial, bukannya jadi percaya diri, Lara malah jadi korban dukun cabul.
Apa sebenarnya yang membuat lulus UN jadi hal yang sangat penting? Anggota DPD RI dari DKI Jakarta, Dani Anwar mengatakan, ujian nasional menjadi beban, tak hanya bagi siswa, tapi juga bagi orang tua dan guru. Sebab, ini adalah penentu keberhasilan siswa selama belajar tiga tahun di sekolah. Nama baik sekolah dan orang tua ikut dipertaruhkan.
Bagaimanapun, siswa adalah pihak paling tertekan. “Kalau dibayangi UN seperti penentu hidup dan mati siswa begitu, justru membuat stres dia.” Dani iba dengan siswa yang harus menghadapi tekanan luar biasa. “Dalam usia dini seperti itu, mereka sudah dalam suasana underpressure luar biasa,” ujar dia. Padahal, “pendidikan mestinya dibuat untuk bagaimana siswa menjadi enjoy”.
Soal ketidaklulusan, pakar pendidikan, Arif Rachman berpendapat, ada banyak hal yang menyebabkan itu. Boleh jadi, kata Arif, murid tidak siap menghadapi UN. Akibatnya dari segi psikologis mereka gugup. Atau ini memang soal kecerdasan, dan kepandaian siswa. “Masalah sulitnya soal juga bisa menjadi penghambat,” ujarnya menambahkan. Memang, banyak pengakuan dari para siswa soal yang diujikan lebih sulit dibanding sebelumnya. Jadwal ujiannya yang dimajukan, bisa juga salah satu faktor.
Bagi Arif Rachman, para siswa sebetulnya tak perlu terlalu gugup. “Saat ini, jika tidak lulus UN kan bisa mengulang. Kalau tidak lulus tinggal ngulang saja 1 tahun. Jadi siswa masih punya kesempatan kok,” turut Arif.
SISTEM PENDIDIKAN DALAM PERSPEKTIF “RELASI NEGARA-WARGA”
Oleh: Hayadin
Isu tentang Sistem Pendidikan Nasional (sisdiknas) kembali relevan untuk dibahas terkait dengan dibatalkannya Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan (UU No. 9 Tahun 2009). Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan tersebut merupakan salah satu turunan dari undang-undang No. 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (sisdiknas) yang mana pada fasal 53 ayat 1 – 4, menyebutkan secara tersurat tentang perlunya kehadiran UU-BHP.
Ada tiga aspek penting yang perlu mendapat sorotan dalam kasus ini. Pertama adalah negara, yang menempati posisi sebagai regulator dalam kehidupan berbangsa. Kedua adalah warga, yang menempati posisi sebagai pendukung sustainabilitas pembangunan bangsa. Dengan berbagai karakteristik, kapabilitas dan kepentingan (intest) yang dimiliki, warga negara menjadi modal dasar dalam pembangunan bangsa. Ketiga adalah pendidikan itu sendiri sebagai instrumen pembangunan bagi suatu bangsa untuk membangun kehidupan yang lebih baik yang berbudaya dan beradab.
Secara ontologis, relasi negara dan warga negaranya merupakan kajian dari disiplin ilmu politik dan ilmu administrasi negara. Salah satu teori negara yang umum adalah teori hukum alam dari Thomas Hobbes atau/dan John Locke. Menurut teori hukum alam, bahwa negara itu lahir karena adanya kesepakatan dari masing-masing individu, atau kelompok, atau suku untuk membentuk suatu organisasi besar yang mengurusi kepentingan-kepentingan bersama. Masing masing individu, dan kelompok, dan suku tersebut akan menyerahkan sebahagian dari hak-hak dan kewenangannya (dibidang ekonomi, pendidikan dan kebudayaan, dan lain-lain) kepada organisasi besar tersebut, dan sebagai kompensasinya, maka individu, keluarga, kelompok, atau suku tersebut mendapat perlindungan dari negara atau organisasi tersebut. Penyerahan sebahagian hak di bidang pendidikan dan kebudayaan, membawa implikasi bahwa warga mesti patuh pada aturan bersama (kontrak yang telah disepakati), dalam ikhtiarnya untuk belajar, mengembangkan dan memajukan dirinya.
Dalam kehidupan modern sekarang, eksistensi negara telah menjadi fakta yang ada di berbagai belahan bumi dengan berbagai macam bentuk kontrak atau hukum yang mengatur warganya. Setiap orang sejak lahir dan selama hidupnya, telah membagi dan menyerahkan sebagian hak dan hajatnya di bidang pendidikan (dan tidak hanya terbatas pada urusan pendidikan) kepada negara. Dan pada sudut pandang lain, bahwa negara secara an-sich telah menjadi suatu entitas yang bertanggung jawab dan memegang wewenang untuk menyelenggarakan pendidikan kepada warganya dan dalam rangka memenuhi hajad wargaya di bidang pendidikan..
Beberapa alasan filosofis, mengapa negara mesti mengurusi urusan pendidikan warganya, adalah sebagai berikut: Pertama, warga-negara, sebagian atau seluruhnya, belum atau tidak dapat menyelenggarakan urusan pendidikan secara layak dan memadai. Dalam konteks ini, negara diasumsikan sebagai organisasi yang besar dan kuat sehingga mempunyai sumberdaya yang diperlukan bagi terselenggaranya pendidikan yang layak dan memadai. Disisi lain, warga negara diasumsikan sebagai tidak berdaya karena sebab-sebab tertentu. Contoh dari kondisi seperti ini adalah pada negara yang baru melepaskan diri dari jajahan bangsa lain, sehingga kondisi ekonomi rakyatnya berada pada garis kemiskinan. Dalam kondisi seperti ini, negara menyediakan pendidikan kepada seluruh rakyatnya secara merata. Pendidikan menjadi hak bagi setiap warga-negaranya tanpa pandang bulu. Dalam perspektif kepentingan negara penyediaan jasa pendidikan oleh negara kepada rakyatnya adalah logis, karena negara yang baru merdeka, memerlukan rakyat sebagai salah satu persyaratan dari eksistensinya.
Kedua, warga-negara, sebagian atau seluruhnya, belum atau tidak mempunyai kesadaran akan pentingnya pendidikan untuk dapat hidup dan berkompetisi di alam global seperti sekarang. Pada alasan kedua, negara diasumsikan sebagai suatu organisasi yang dilengkapi dengan pengurus (eksekutif) yang cerdas dan unggul. Pengurus (eksekutif) ini bertugas memobilisir warganya atau anggotanya melalui serangkaian gerakkan penyadaran untuk mengikuti pendidikan. Contoh dari kondisi seperti ini adalah pada negara-negara berkembang. Negara perlu mengkampanyekan pentingnya pendidikan dan pembebasan buta huruf/aksara (illiteracy) bagi warganya.
Alasan Ketiga adalah, bahwa negara memerlukan warga-negara yang berkualitas (Human Resources) dalam rangka mempertahankan eksistensinya dan merealisasi tujuannya. Negara memandang warganya sebagai sumber daya potensial yang mesti dikembangkan dalam rangka meningkatkan posisi, harkat, dan martabat negara di tengah pergaulan internasional. Warga negara yang kuat, berani, ulet dan terampil, dan kreatif sangat diperlukan dalam rangka menghadapi pesaing-pesaing dari negara lain. Dalam hal seperti ini, maka negara dapat saja mewajibkan warganya untuk mengikuti pendidikan dalam rangka mencipta sumberdaya yang unggul dan berkualitas. Pendidikan menjadi hal wajib bagi setiap warga-negaranya. Contoh dari kondisi ini adalah pada negara maju dan negara berkembang. Negara menyediakan berbagai fasilitas dan infrastruktur untuk mendukung terciptanya sumberdaya manusia (human resources) yang berkualitas sebagai human capital dalam pembangunan.
Pada negara maju dan berkembang (termasuk Indonesia), keberadaan institusi di luar negara seperti paguyuban, organisasi, dan kelompok-kelompok yang terikat oleh persamaan kepentingan sosial, ekonomi, dan budaya tumbuh dan berkembang seiring dengan meningkatnya kesejahteraan dan kecerdasan masyarakat. Kelompok ini mempunyai sumberdaya manusia yang berkualitas. Perannya sangat signifikan dalam membantu negara menyelesaikan masalah pembangunan. Dalam banyak hal kelompok ini menjadi sparing partners pemerintah dalam pembangunan. Dalam ilmu politik kelompok tersebut dikenal dengan istilah masyarakat warga, masyarakat sipil, atau masyarakat madani. Lembaga-lembaga tersebut mempunyai kemampuan dan sumberdaya untuk melaksanakan kegiatan ekonomi, sosial dan pendidikan. Mereka membangun fasilitas dan infrastruktur ekonomi dan budaya dengan kemampuan yang dimilikinya. Hal ini melahirkan titik singgung antara masyarakat sipil dengan negara, dan antara masyarakat sipil dengan masyarakat sipil lainnya dalam urusan publik.
Berdasarkan penjelasan diatas, maka ada dua bentuk hubungan yang sangat dominan mempengaruhi kehidupan berbangsa dan bernegara, yakni bentuk hubungan negara dengan warganya (civil sociaty), dan bentuk hubungan antara sesama warga (civil sociaty). Bentuk hubungan tersebut mesti terbangun dan terpelihara secara baik, dalam tatanan keseimbangan yang dibina secara dinamis. Jika tidak ada keseimbangan, maka yang lahir adalah ketidak adilan, anarkisme, dan/atau otoriter atau totaliterianisme.
Instrumen yang dapat membina dinamika keseimbangan hubungan antara negara dan warga (civil sociaty), dan antar sesama warga (civil sociaty) adalah Undang-Undang dan peraturan-peraturan pelaksanaan lainnya. Dalam urusan pendidikan, maka Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional merupakan instrumen untuk membangun hubungan yang harmonis antara negara dan warga (civil sociaty), dan antara sesama warga dalam urusan pendidikan. Dengan kata lain Sistem Pendidikan Nasional merupakan rujukan seluruh komponen masyarakat yang ada di negara Indonesia dalam menyelenggarakan urusan pendidikan.
Dalam hal ini, dibatalkannya UU-BHP oleh MK melahirkan kekurangan dari segi unsur/komponen pembentuk kesempurnaan sebuah sistem pendidikan nasional, yang harus segera dilengkapi.
Tiga calon rector ITB menunjukkan perhatian dan perhatian kepada kepentingan dan masa depan pelajar Indonesia, khususnya mahasiswa yang belajar di Institut Teknologi Bandung. Hal tersebut terungkap melalui debat calon Rektor dan Mahasiswa ITB di ruang multimedia GKU Timur ITB, Sabtu (21/11/2009).
TIga calon rektor Institut Teknologi Bandung (ITB) menandatangani komitmen yang berisi 8 buah harapan mahasiswa kepada calon rektor mereka.
Ketiga calon rektor tersebut adalah, Adang Surahman, Akhmaloka, dan Indra Djati Sidi. Mereka lolos dalam proses pemilihan tahap keempat melalui Sidang Senat Akademik ITB.
Ridwansyah juga mengatakan, ada delapan tuntutan mahasiswa yang ada dalam komitmen tersebut. “Diantaranya masalah pembinaan kemahasiswaan, SPP terjangkau, fasilitas kampus, infrastruktur kegiatan mahasiswa, dan beasiswa,” imbuhnya.
Hal tersebut disampaikan Ketua KM ITB Ridwansyah Yusuf Achmad saat dihubungi detik bandung melalui telepon selular, Sabtu (21/11/2009), seperti diberitakn oleh detik.com.
Bagi Anda lulusan Perguruan Tinggi, ini adalah kesempatan untuk menjadi pegawai negeri sipil. Lowongan untuk calon pegawai negeri sipil (PNS) akan dibuka Oktober 2009 sebanyak 325 ribu PNS yang akan ditempatkan di pusat maupun daerah.
Lebih lengkap Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara, Tasdik Kinanto menyatakan: ”Untuk tahun 2009, secara nasional akan dibuka formasi untuk PNS sekitar 325 ribu. Angka tersebut dikarenakan tahun 2009 ini akan ada yang pensiun sekitar 125 ribu. Jadi efektif PNS-nya hanya sekitar 200 ribu.” Hal ini disampaikan dia di Gedung Kementerian Negara, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, Kamis (24/9/2009).
Dikatakan dia, dari 325 ribu PNS tersebut, hanya 50 ribu untuk PNS pusat. Sedangkan 275 ribu untuk daerah. Pembukaan formasi mulai dari Oktober 2009. Walaupun ada beberapa instansi yang sudah buka lebih awal. “Seleksinya kita serahkan kepada instansi masing-masing. Tetapi harus melibatkan perguruan tinggi setempat,” ujarnya.
Tenaga yang dibutuhkan adalah tenaga teknis seperti guru, dosen, dan tenaga teknis di bidang tertentu seperti di Departemen Perhubungan dan Departemen Pekerjaan Umum (PU). Berita dikutip dari http://www.yahoo.co.id (tanggal 24 September 09).
Recent Comments